Lensapena.Info, Makassar, Sulsel – 21/07 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) di 34 Provinsi bergerak bersama-sama untuk investigasi kasus korupsi dan kasus pencemaran lingkungan yang menjadi tanggung jawab Jawab kita bersama sebagai bentuk komitmen kita di BAIN HAM RI tupoksinya Advokasi, Investigasi dan Perlindungan HAM.

Kasus Korupsi dan pencemaran lingkungan menjadi program nasional BAIN HAM RI untuk selesaikan sebagai awal enam bulan, ini perlu pencegahan dipindahkannya dan memasuki tahun 2021 kita akan kembali pada perkembangan dan hasil perkembangan pengurus 34 provinsi di Indonesia, ungkap Djaya Jumain, Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI.

Djaya Jumain, Skm, SH, Ketua Bidang OKK BAIN HAM RI

Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI, Djaya Jumain, Mengatakan, Selain kasus korupsi dan pencemaran Lingkungan, investigasi kasus lainnya dan Advokasi masyarakat tetap berjalan seperti biasa mau lihat lebih lanjut mana saja dari kasus korupsi dan pencemaran Lingkungan yang terjadi di daerah untuk kita bahas bersama secara nasional.

Djaya Jumain yang juga mantan Reporter Radio KBR 68H Jakarta ini melaporkan beberapa kasus korupsi yang ada di laporkan dan terakhir ini kita laporkan salah satu pertanyaan pengunaan anggaran bantuan sosial Covid 19 yang di laporkan oleh DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kejaksaan dan kasusnya sementara berjalan proses hukum.

Sementara kasus pencemaran Lingkungan dari limbah PT.PLN di Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Yang memerlukan dana darurat untuk digunakan dalam penggunaan untuk keperluan umum dan bantuan yang tercakup juga untuk membantu BAIN HAM RI untuk menindaklanjuti dan mendukung Law Firm Dr. Muhammad Nur, SH., MH & Rekan yang selama ini mendampingi korban untuk memperjuangkan hak warga sebagai korban.

Diharapkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) BAIN HAM RI di 34 Provinsi mempublikasikan kasus korupsi dan pencemaran lingkungan di media cetak, Televisi dan media online sebagai bentuk upaya kita memberantas kasus korupsi dan perlindungan masyarakat dari pemcemaran lingkungan dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

untuk dua laporan ini perlu kesiapan kita selain membangun kemitraan dengan media sebagai pendukung dalam mempublikasikan temuan yang paling penting adalah data dan bukti lapangan serta kordinasi dengan DPP BAIN HAM RI yang berkantor Pusat di Jalan Tun Abdul Razak, Citraland Celebes Hertasning Baru Gowa Sulawesi Selatan .tutup Djaya jumain (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *